Fakta Menarik Tentang Hukum Pajak Bisnis Baru

Sebelum terlibat dalam pemotongan bisnis apa pun, seseorang harus terlebih dahulu memiliki pemahaman yang baik tentang hukum pajak bisnis. Undang-undang pajak bisnis melibatkan perpajakan atas pendapatan dan properti yang diperoleh melalui upaya profesional. Selain pajak penghasilan, ada pajak penjualan, pajak capital gain, pajak properti, dan pajak bidang lainnya. Setiap bisnis yang bertanggung jawab atas pajak pendapatan harus menyimpan catatan semua transaksi yang dilakukan sehingga jumlah total pendapatan kotor dapat diperkirakan. Hal yang Tip Pajak Penghasilan menarik tentang hukum pajak bisnis adalah perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan Bush dengan ‘Undang-Undang Pencegahan dan Rekonsiliasi Peningkatan Pajak 2005.’ Tindakan ini mencakup beberapa perubahan pajak bisnis penting yang akan diperiksa.

Undang-undang pajak bisnis yang baru memungkinkan usaha kecil untuk mengurangi hingga $ 100.000 dari investasi dalam memenuhi syarat aset yang dapat disusutkan hingga tahun 2007. Selain itu, di bawah undang-undang saat ini, pemotongan produksi dalam negeri juga dibatasi hingga 50% dari total gaji W-2 wajib konsultan pajak pajak. Undang-undang baru mengubah batasan upah sehingga wajib pajak hanya dapat memasukkan upah W-2 yang dipotong untuk mencapai pendapatan kegiatan produksi yang memenuhi syarat.

Untuk semua pemilik bisnis Anda di luar sana, ada beberapa saran yang dapat Anda gunakan sehubungan dengan perubahan undang-undang pajak bisnis tersebut. Pertama-tama, Anda dapat terus memperlakukan pembayaran dividen dengan harga yang lebih rendah.

Kenaikan pajak bisnis utama dalam undang-undang baru terdiri dari – membatasi pengecualian pendapatan asing konsultan pajak surabaya untuk biaya perumahan; mencabut perusahaan penjualan asing dan keuntungan pengecualian pendapatan ekstrateritorial untuk kontrak “kakek” tertentu; menolak perlakuan bebas pajak untuk transaksi spin-off tertentu yang “kaya-tunai”; dan mewajibkan pemotongan setelah tahun 2010 atas pembayaran kontrak pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *